RUU Daerah Kepulauan Harus Selaras Arah Pembangunan Kata Yusril

Menteri Koordinator Bidang Hukum Ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra secara tegas mengatakan bahwa Rancangan Undang Undang mengenai Daerah Kepulauan perlu ditarik garis lurus dengan arah pembangunan nasional ketika menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta. Dengan dipastikan pada kebijakan hukum nasional pembentukan daerah kepulauan sangat responsif karena adanya aspirasi daerah, kutip main300.

Terdapat delapan misi pembangunan, 17 arah pembangunan dan 65 indikator utama untuk menekankan tranasformasi sosial, ekonomi dan tata kelola untuk penguatan pembangunan wilayah daerah kepulauan secara relevan dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan daerah untuk transformasi ekonomi dengan mengikuti UU Daerah Kepulauan sebagai mekanisme penyampaian secara sederhana untuk menambah labirin regulasi.

Menyoroti bahwa laut yang dipandang oleh semata menjadi ruang sumber daya dengan perspektif itu dinilai perlu berubah untuk menghadirkan laut sebagai ruang layanan publik untuk warga negara dan mengatakan bahwa pentingnya percepatan pembahasan RUU daerah kepulauan yang dimiliki menjadi bagian Program Legislase NAsional yang suda diselenggarakan rakornas menjadi sebuah forum penting kebijakan pu